Dari Karhutla hingga Integritas: Panggung Politik Santri Madipo dalam Pemilihan Ketua IPNU IPPNU

SEMBEGO, — Madrasah Aliyah Diponegoro Yogyakarta (Madipo) resmi menetapkan nakhoda baru. Melalui proses politik elektoral yang kompetitif dan terbuka pada Rabu (21/10/2026), rekan Nararya Akmali Zaidan dan rekanita Dzakiyya Talita Sakhi terpilih sebagai Ketua PK IPNU dan Ketua PK IPPNU Madipo Masa Khidmat 2026/2027.

Kontestasi ini menjadi bagian dari perhelatan menyambut Hari Lahir (Harlah) ke-5 Madipo. Melalui penjaringan yang ketat, komisi pemilihan menetapkan enam kandidat utama yang bertarung memperebutkan mandat konstituen. Sektor putra (IPNU) diisi oleh Hasan Sholahudin, Ibnu Sina Ramadan Mubarak, dan Nararya Akmali Zaidan. Sementara lini putri (IPPNU) mempertemukan Dewi, Keisya Aulia, dan Dzakiyya Talita Sakhi.

Debat Ide dan Ujian Kepemimpinan

Sebelum pemungutan suara digelar, atmosfer madrasah menghangat saat panggung utama diubah menjadi mimbar uji publik. Seluruh kandidat memaparkan cetak biru (blueprint) program kerja di hadapan santri, dewan guru, serta pengurus demisioner. Mereka didekonstruksi melalui serangkaian interpelasi kritis mengenai krisis lingkungan global, penegakan tata tertib, penjagaan reputasi institusi, hingga manajemen waktu.

Dialektika menarik muncul saat guru Bahasa Arab, Ahmad Hafiduddin A.M., S.Pd. (Ustaz Didin), menantang para calon ketua IPPNU terkait isu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Merespons hal tersebut, Dewi menawarkan gagasan taktis. “Karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan dan masa depan kita. IPPNU dapat menggerakkan pelajar putri untuk mengedukasi keluarga, mereduksi sampah plastik, dan menanam pohon,” ujarnya.

Keisya Aulia menawarkan antitesis berupa pembentukan tim lingkungan sekolah dan kampanye tanpa bakar sampah. “Kita perlu membangun kesadaran sejak dari lingkungan madrasah. Pelajar putri harus berani tampil sebagai agen perubahan,” katanya tegas.

Sementara itu, Dzakiyya Talita Sakhi menekankan pentingnya jembatan kolaborasi dengan masyarakat luas. “Karhutla menunjukkan bahwa alam membutuhkan perhatian kita, dengan mendirikan salat Istisyqa’ misalnya. IPPNU dapat menghadirkan gerakan madrasah hijau dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” tekannya.

Tata Tertib dan Integritas

Kematangan integritas calon ketua IPNU juga diuji oleh Muqarribin (16), santri Kelas XII. Ia melayangkan pertanyaan dilematis: bagaimana sikap mereka jika melihat rekan sejawat melanggar tata tertib madrasah saat luput dari pengawasan guru.

Hasan Sholahudin memilih jalur persuasif-edukatif. Ia menegaskan akan menegur secara baik-baik terlebih dahulu. “Tujuannya bukan menghakimi, tetapi mengingatkan bahwa aturan madrasah dibuat untuk kebaikan bersama,” urainya.

Ibnu Sina Ramadan Mubarak menawarkan pendekatan empati yang mendalam. “Saya akan memahami alasannya, lalu mengajaknya menyadari dampak pelanggaran tersebut. Jika perlu, saya akan mendampinginya mengakui kesalahan kepada guru,” jelasnya.

Sebaliknya, Nararya Akmali Zaidan memilih postur kepemimpinan yang definitif dan berlandaskan aturan organisasi. “Jika pelanggaran berulang atau berdampak pada orang lain, saya akan melaporkannya sesuai prosedur. Keberanian menjaga aturan adalah tanggung jawab seorang pemimpin,” tegasnya tanpa kompromi.

Terkait marwah institusi, para kontestan sepakat bahwa reputasi madrasah adalah prioritas utama. “Nama baik madrasah adalah amanah bersama. Jika saya melakukan kesalahan, saya akan mengakui, meminta maaf, dan menunjukkan perubahan nyata,” ungkap Ibnu Sina Ramadan Mubarak. Nararya Akmali Zaidan menambahkan bahwa menjaga nama baik dimulai dari keteladanan diri sendiri untuk mengevaluasi kesalahan agar tidak berulang.

Manajemen Waktu Pemimpin Muda

Pertanyaan krusial dari Guru Ekonomi Madipo, Gindo Mangkuto Alam S.E., menguji strategi para calon dalam membagi waktu antara tugas domestik-akademik pesantren dan tugas eksternal organisasi.

Hasan Sholahudin menekankan pentingnya perencanaan matang melalui penyusunan skala prioritas yang presisi. Di sisi lain, Ibnu Sina Ramadan Mubarak menawarkan manajemen berbasis delegasi kolektif. “Tugas organisasi tidak harus ditanggung sendiri, melainkan perlu dibagi kepada pengurus lain sesuai kapasitasnya,” terangnya. Sedangkan Nararya Akmali Zaidan menempatkan disiplin harian yang tegas untuk memisahkan waktu belajar dan organisasi.

Simbiosis Demokrasi dan Tradisi

Melalui pemungutan suara yang akuntabel, konstituen warga Madipo akhirnya menjatuhkan mandat kepada Nararya Akmali Zaidan dan Dzakiyya Talita Sakhi. Keduanya resmi menerima estafet kepemimpinan dari pengurus demisioner periode 2025/2026, Rekan Ghozi Ikbar Jamalullail dan Rekanita Husna Rofiqoh Mutmainnah.

Kepala MA Diponegoro, Fauzan Satyanegara secara reflektif menyatakan kebanggaannya atas dinamika politik santri ini. “Pemilihan ini bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi laboratorium nyata untuk melatih santri berpikir kritis, menghargai perbedaan, disiplin, dan bertanggung jawab,” ujarnya pada Rabu (21/10/2026).^Bj